Politik luar negeri Malaysia

Sejak kemerdekaan Malaysia 1957, kebijakan luar negeri yang dijalankan berpengaruh dengan pemegang pimpinan Negara. Selain itu, pertimbangan politik serta ekonomi salam negeri juga keadaan regional dan international menjadi factor yang menentukan dalam perumusan kebijakan luar negeri Malaysia segera setelah Negara tersebut merdeka dan masa selanjutnya Kemerdekaan Malaysia dicapai ketika pemberontakan komunis masih berkelanjutan dan Negara masih dalam keadaan darurat, menyebabkan Negara tersebut sangat anti komunis. Oleh sebab itu lebih dari satu dasawarsa kemudian kebijakan luar negeri Malaysia sangat pro-Barat. Tenku secara terang menyatakan :

“Bila terjadi konflik antara dua ideology barat dan timur (komunis), maka saya telah mengatakan secara terus terang bahwa kami memihak ideology barat” .

Tenku berpendapat bahwa dengan mengikuti gerakan pembentukan dunia ketiga ini akan menimbulkan masalah yang serius, sebab seolah-olah memberi hati kepada Partai Komunis Malaysia (PKM) yang orientasi politiknya adalah RRC. Sedangkan PKM yang merupakan ancaman yang serius . Selain itu keterlibatan dalam gerakan yang dijiwai oleh RRC, mengancam perekonomian Malaysia yang berorientasi ke Barat. Terganggunya bantuan ekonomi Barat akan mempersulit pembangunan ekonomi yang bertujuan memperbaiki ekonomi semua golongan.

Sikap politik luar negeri yang diambil oleh Tenku, menimbulkan suatu dilemma. Disatu pihak terjadi ketegangan hubungan antara Indonesia-RRC, menyebabkan buruknya hubungan Malaysia-Indonesia. Dipihak lain, sudah lama Tenku menginginkan kerjasama yang erat dengan Negara-negara di Asia Tenggara untuk menunjang pembangunan Malaysia.

Tan Sri Ghazali menegaskan bahwa politik luar negeri Malaysia dibimbing oleh keperluan untuk bergerak bersama Negara tetangganya sejauh mungkin dalam masalah esensiil . Masalah esensiil tersebut adalah integritas wilayah, yang dengan sendirinya menyangkut kemungkinan tekanan yang dating dari Negara besar. Kerjasama regional ini diharapkan dapat menyelesaikan masalah yang dapat mengancam integritas wilayah Malaysia.

Tahun 1971 saat Tun Razak berkuasa, pemerintah bersifat netral padapolitik luar negerinya, dengan maksud untuk mengatasi instabilitas kemacetan ekonomi dan ancaman regional. Sikap tersebut di realisir dengan kesediaan Malaysia menjalin persahabatan dengan Negara manapun tanpa membedakan ideologinya. Sebagai tindak lanjut dari kebijaksanaan itu, Malaysia membuka hubungan diplomatiknya dengan RRC yang ditandatangani pada 31 Mei 1947 .

Hubungan dengan RRc makin dirasakan penting, sebab Malaysia melihat Uni Soviet cenderung ingin mempertahankan kedudukannya di Asia Tenggara melalui Vietnam . Konflik Uni Soviet dengan Cina dan persaingan globalnya dengan AS dalam perebutan pengaruh, menjadikan Vietnam sebagai senjata ampuh bagi Uni Soviet. Atas bantuan yang telah diterimanya, maka Vietnam memberikan posisi strategis bagi Uni Soviet yaitu melalui akses di Teluk Cam Ranh dan Da Nang. Pemerintah Kuala Lumpur perlu mendapatkan kawan (kekuatan) yang akan menjadi penghalang bagi penerobosan Vietnam ke Negara Aia Tenggara lainnya, termasuk Malaysia. Dengan adanya hubungan Vietnam-Uni Soviet dan persaingan kedua Negara itu dengan RRC, maka Malaysia memerlukan peranan RRC untuk maksud di atas.

Pada pemerintahan Mahathir Muhamma, politik luar negeri Malaysia mengalami perubahan yang mencolok, terlihatketika ia meluaskan orientasi politik luar negerinya yang tidak lagi ke Barat. Menurutnya orientasi pembangunan Malaysia yang selama ini dititik Baratkan pada model barat khusunya Inggris sudah tidak bisa dilakukan lagi, sebab :

“Negara-negara Barat tidak lagi membuat kemjuan-kemajuan di bidang teknologi, disamping itu masyarakat mereka ditandai oleh sikap materialistis mementingkan diri sendiri, atheis dan mengeksploitasi umat manusia sehingga tidak dapat lagi menjadi contoh bagi pembangunan ekonomi manapun pengembangan kehidupan bermasyarakat di Malaysia”

Kebijaksanaan luar negeri Mahathir dipengaruhi oleh masalah yang timbul dari internal Islam. Ia menempatkan hubungan Malaysia dengan Negara Islam pada urutan kedua setelah ASEAN dalam prioritas kebijaksanaan luar negeri . Kebijakasanaan ini dilakukan sebagai usaha untuk membungkan isu politik yang di kembangkan oleh PAS dan kelompok Islam Ekstrim lainnya, dimana mereka menyebutkan bahwa kegiatan modernisasi yang berorientasi ke Barat dan perbatasan gerakan politik Islam di Malaysia merupakan salah satu usahanya untuk mengisolir Malaysia dan gerakan Islam Internasional dan dengan hal tersebut memantapkan sekularisasi Malaysia.